ANGGARAN DASAR SDI

ANGGARAN DASAR SDI

(SUSTAINABLE DEVELOPMENT INSTITUTE)

 

 

MUKADIMAH

 
Bahwa sesungguhnya energi adalah salah satu nikmat Tuhan YME yang sangat vital bagi keberlangsungan kehidupan manusia dan juga seluruh alam semesta. Keberadaan energi haruslah dikelola secara optimal dan adil sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh manusia dan tidak menyebabkan kerusakan pada lingkungan alamnya. Karenanya, keberadaan sebuah lembaga yang secara intensif melakukan kajian untuk mewujudkan kebijakan energi yang berkeadilan di Indonesia serta mendorong terwujudnya kemandirian pemenuhan energi oleh masyarakat merupakan sebuah kebutuhan, sehingga kegiatan eksplorasi energi dan proses pembangunan tidak semakin memarginalkan masyarakat.


BAB I

NAMA, STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN ORGANISASI


Pasal 1


Organisasi ini bernama Sustainable Development Institute yang disingkat SDI, berkedudukan di Surabaya, Jawa Timur Indonesia


BAB II

ASAS ORGANISASI


Pasal 2


SDI berazaskan Pancasila

 

BAB III

VISI, MISI, PRINSIP DAN TUJUAN


Pasal 3

Visi

 
Menjadi lembaga yang mampu mendorong terciptanya pembangunan berkelanjutan dalam sebuah masyarakat dengan memberikan informasi yang terpercaya dan menguntungkan, pelatihan, penelitian dan layanan konsultasi bagi para pelaku usaha dan seluruh komponen yang melingkupinya (baca: stakeholder)


Pasal 4

Misi


Misi SDI adalah:

1.      Mempromosikan CSR (Corporate Social Responsibility) yang sesuai dengan kultur setempat bagi para pelaku bisnis;

2.      Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan stakeholders dalam penerapan CSR;

3.      Mengembangkan potensi masyarakat lokal melalui program-program CSR;

4.      Menjembatani permasalahan tentang penerapan CSR yang dihadapi para pelaku bisnis; dan

5.      Melaksanakan pembangunan berkelanjutan.


Pasal 5

Prinsip

 

Prinsip SDI adalah:

1.      Emansipatoris;

2.      Lokalitas;

3.      Partisipatif; dan

4.      Keadilan.

 

Pasal 6

Tujuan

 

Tujuan SDI adalah:

1.      Memberikan informasi tentang CSR (Corporate Social Responsibility) yang sesuai dengan kultur setempat kepada para pelaku bisnis;

2.      Memberikan strategi penerapan CSR yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan stakeholders;

3.      Berperan serta mengembangkan potensi masyarakat lokal melalui program-progam CSR;

4.      Memberikan solusi terhadap permasalahan CSR yang dihadapi para pelaku bisnis; dan

5.      Menciptakan program-program CSR yang mendukung terlaksananya pembangunan berkelanjutan.

 

BAB IV

KEGIATAN DAN KEKAYAAN


Pasal 7

Kegiatan


Untuk mencapai visi, misi dan prinsip seperti tersebut di atas, SDI melakukan kegiatan-kegiatan:

1.      Memberikan informasi tentang CSR (Corporate Social Responsibility) yang sesuai dengan kultur setempat kepada para pelaku bisnis melalui suatu program Seminar/Talkshow yang dilakukan oleh SDI;

2.      Memberikan strategi penerapan CSR yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan stakeholders serta bagaimana memanajemen konflik yang baik dengan melakukan sejumlah pelatihan intensif kepada pihak yang membutuhkan ;

3.      Berperan serta mengembangkan potensi masyarakat lokal melalui program-progam CSR yang dapat diawali dengan cara intensifikasi pelaksanaan proses Social Maping (SM) dan Public Consultation (PC) ;

4.      Memberikan solusi terhadap permasalahan CSR yang dihadapi para pelaku bisnis melalui pelayanan program konsultasi AMDAS (analisis masalah dampak sosial); dan

5.      Menciptakan program-program CSR yang mendukung terlaksananya pembangunan berkelanjutan.

6.      Mengadakan Musyawarah, Rapat-rapat Pengurus, dan Rapat-rapat lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas SDI di atas.

7.      Menyampaikan dan mendistribusikan hasil-hasil kegiatan di ayat 1 s/d 6 di atas sebagai masukan kepada para pengambil keputusan pada instansi Pemerintah, Legislatif, Badan-badan usaha (negara dan swasta), LSM, Media massa, dan anggota SDI sesuai kepentingan.


Pasal 8

Kekayaan


Kekayaan SDI terdiri atas:

1.      Kekayaan awal lembaga SDI sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

2.      Kekayaan tersebut berasal dari sumbangan Dewan Pembina dan Pengurus pertama SDI.

3.      Penghasilan dari kegiatan usaha SDI.

4.      Bantuan dari lembaga dan/atau badan lain, baik dalam maupun luar negeri yang halal, sah, dan tidak mengikat.

5.      Segala kekayaan SDI, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak serta kekayaan tak berwujud lainnya, dikelola oleh dan menjadi tanggung jawab Dewan Pengurus (Executive Board) untuk kemudian dipertanggungjawabkan secara berkala dalam rapat bulanan.

6.      Apabila lembaga SDI bubar, semua kekayaan awal SDI akan disumbangkan kepada lembaga sosial atau lembaga sejenis.

BAB V

PENGORGANISASIAN


Pasal 9

Musyawarah Bersama SDI


Musyawarah Bersama SDI merupakan forum tertinggi dalam SDI yang diadakan minimal dua tahun sekali. Fungsi Musyawarah Bersama SDI antara lain adalah:

1.      Meminta pertanggung jawaban Dewan Pengurus.

2.      Menetapkan Garis Besar Program Kerja yang merupakan acuan bagi Dewan Pengurus.

3.      Memilih dan menetapkan Dewan Pembina, Dewan Pakar, Dewan Pengawas dan Ketua Dewan Pengurus.

4.      Menetapkan agenda strategis organisasi lainnya.


Pasal 10

Struktur organisasi


Struktur organisasi SDI terdiri atas

1.      Dewan Pembina (Board of Trustee)

2.      Dewan Pakar (Scholar board)

3.      Dewan Pengawas (Board of Supervisor)

4.      Dewan Pengurus (Executive board)


Pasal 11

Dewan Pembina

 

1.      Dewan Pembina adalah orang-orang yang mempunyai dedikasi tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan SDI.

2.      Dewan Pembina ditetapkan melalui Musyawarah SDI.

3.      Fungsi Dewan Pembina adalah memberikan masukan dan arahan kepada Dewan Pengurus diminta maupun tidak.

 

 

 

 

 


Pasal 12

Dewan Pakar

 

1.      Dewan Pakar terdiri dari dosen, peneliti, dan tokoh masyarakat yang dinilai mempunyai dedikasi untuk mencapai maksud dan tujuan SDI.

2.      Dewan Pakar ditetapkan melalui Musyawarah SDI.

3.      Fungsi Dewan Pakar adalah memberikan masukan dan arahan kepada Dewan Pengurus dalam mewujudkan visi dan misi SDI.

 

Pasal 13

Dewan Pengawas

 

1.      Dewan Pengawas berasal dari dosen, peneliti, dan tokoh masyarakat yang dinilai mempunyai dedikasi untuk mencapai maksud dan tujuan SDI.

2.      Dewan Pengawas ditetapkan melalui Musyawarah SDI.

3.      Fungsi Dewan Pengawas adalah mengawasi kinerja Dewan Pengurus dalam mewujudkan visi dan misi SDI.

 

Pasal 14

Dewan Pengurus

 

1.      SDI dikelola oleh suatu Dewan Pengurus yang ketuanya dipilih dan ditetapkan melalui Musyawarah SDI untuk kurun waktu 2 (dua) tahun. Dewan Pengurus yang dibentuk oleh Ketua Dewan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas:

a.      Ketua (Direktur Eksekutif)

b.     Sekretaris eksekutif

c.      Bendahara

d.     Ketua Divisi-divisi:

1)     Penelitian dan Pengembangan

2)     Comdev (Community Development)

3)     Humas (Business and network development)

4)     Data dan Informasi

2.      Dewan Pengurus melaksanakan rapat pengurus sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan dan/atau sesuai dengan kebutuhan dan keperluan, dipimpin oleh Ketua atau anggota Dewan Pengurus yang ditunjuk.

3.      Periode Kepengurusan dimulai setiap tanggal 1 Januari dan berakhir 31 Desember selama kurun waktu dua tahun kepengurusan.

4.      Kepengurusan pertama SDI berlangsung selama dua tahun untuk kemudian dilakukan proses regenerasi sebagaimana berlaku.


Pasal 15

Kewajiban Dewan Pengurus

 

1.      Menyusun dan menyiapkan program kerja SDI sesuai dengan kebijaksanaan yang ditentukan dalam Musyawarah SDI.

2.      Merumuskan dan menyiapkan ketentuan pelaksanaan program kerja

3.      Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan program kerja organisasi.

4.      Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan divisi.

5.      Direktur Eksekutif berhak mewakili SDI dan apabila berhalangan maka Sekretaris Eksekutif dan/ atau Bendahara berhak mewakili SDI, baik di dalam maupun di luar pengadilan dan berhak untuk dan atas nama SDI melakukan segala perbuatan pemilikan, dengan ketentuan untuk melakukan hal-hal tersebut diperlukan persetujuan dari Dewan Pengurus dan berkoordinasi dengan Dewan Pembina.

6.      Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama, baik di dalam maupun di luar organisasi untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

7.      Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Dewan Pembina dan Dewan Pengurus secara berkala.


BAB VI

KEUANGAN


Pasal 16

 

1.      Keuangan SDI dikelola oleh bendaha dan disimpan dalam Bank yang dipertanggungjawabkan dalam Rapat Dewan Pengurus.

2.      Keuangan dan kekayaan SDI dibukukan sesuai dengan standar akuntasi keuangan Indonesia.

3.      Melakukan audit keuangan baik secara internal maupun dilakukan oleh lembaga audit independen.

4.      Laporan kegiatan dan keuangan harus disahkan oleh Musyawarah SDI dan dengan pengesahan itu berarti pelunasan dan pembebasan tanggung jawab Dewan Pengurus terhadap segala kegiatan dan pengelolaan SDI.

 

BAB VII

ANGGARAN RUMAH TANGGA


Pasal 17

 

1.      Dewan Pengurus membuat dan menyusun Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lain yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar SDI.

2.      Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar SDI, harus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dengan merujuk kepada Anggaran Dasar.

3.      Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lainnya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar SDI.


BAB VIII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR


Pasal 18


Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan dan sah apabila disetujui dalam Musyawarah SDI.


BAB IX

PEMBUBARAN SDI


Pasal 19


SDI hanya dapat dibubarkan atas kekuatan keputusan Musyawarah SDI.


BAB X

PENUTUP


Pasal 20

 

1.      Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan dan hal-hal lainnya yang belum diatur akan ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan SDI.

2.      Segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, atau tidak dalam anggaran lainnya diputuskan oleh Rapat Dewan Pengurus.

3.      Menyimpang dari ketentuan yang ditentukan dalam pasal diatas mengenai pemilihan Dewan Pembina, Dewan Pakar, Dewan Pengawas dan Ketua Dewan Pengurus pertama kalinya ditetapkan sebagai berikut:

a.      Dewan Pembina

b.     Dewan Pakar

c.      Dewan Pengawas

d.     Dewan Pengurus

 

Surabaya, 14 Agustus 2008

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: