ANGGARAN RUMAH TANGGA SDI

ANGGARAN RUMAH TANGGA

SUSTAINABLE DEVELOPMENT INSTITUTE

(SDI)

 

BAB I
PENGERTIAN UMUM

Pasal 1
Pengertian Umum

SDI atau Sustainable Development Institute (Institut Pembangunan Berkelanjutan) merupakan lembaga yang menyediakan informasi, pelatihan, penelitian, dan konsultasi terhadap praktek usaha yang berkelanjutan di Indonesia. Dalam menjalankan aktivitas sosial yang dinamis, SDI memposisikan diri di tengah-tengah antara lembaga swadaya masyarakat dan agen konsultan yang komersil. Posisi ini memudahkan kami untuk memberikan pendampingan secara independen dan telaah mendalam tentang permasalahan CSR (Corporate Social Responsibility) yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. SDI membentuk kompetensi dan mendorong kesadaran akan pentingnya CSR demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di seluruh negeri.

 

BAB II
DEWAN PEMBINA DAN DEWAN PAKAR

Pasal 1
Dewan Pembina

1.      Dewan Pembina beranggotakan para tokoh yang berpengaruh dilingkungan pemerintah, keagamaan, keilmuan, kemasyarakatan dan dunia usaha.

2.      Dewan Pembina berfungsi membina dan memberikan nasehat, pertimbangan, saran, bantuan kemudahan bagi semua pengurus, serta menjaga nama baik dan kelangsungan hidup lembaga.

 

Pasal 2
Dewan Pakar

1.      Dewan Pakar beranggotakan para tokoh yang mempunyai kelebihan dibidang pemikiran, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, pendidikan dan keagamaan serta disegani dan dihormati di masyarakat.

2.      Dewan Pakar berfungsi memberikan pemikiran, pertimbangan dan pendapat yang bersifat keilmuan, kebudayaan dan keagamaan serta dapat menampung dan menyalurkan aspirasi anggota kepada pengurus.

 

Pasal 3

Dewan Pengawas

1.      Dewan Pengawas berasal dari tokoh masyarakat, dosen, peneliti yang dinilai memiliki dedikasi untuk mencapai maksud dan tujuan SDI.

2.      Dewan Pengawas berfungsi mengawasi kinerja Dewan Pengurus dalam menjalankan program-program kerja yang telah ditetapkan dalam Musyawarah SDI dan dalam melaksanakan ketetapan-ketetapan yang berlaku dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

 

BAB III
PERMUSYAWARATAN

Pasal 4
Silaturahim

1.      Silaturahim adalah pertemuan atau forum komunikasi kekeluargaan yang membahas pelaksanaan program kerja dan evaluasi berkala termasuk masalah koordinasi yang menyangkut kepentingan bersama atau kebijakan publik. 

2.      Silaturahim dapat diadakan pada semua anggota lembaga.

 

Pasal 5
Musyawarah Bersama

1.      Status Musyawarah Bersama:

a.      Musyawarah Bersama merupakan forum tertinggi lembaga yang menjadi penentu lembaga.

b.     Musyawarah Bersama diselenggarakan 2 (dua) tahun sekali.

2.      Wewenang Musyawarah Bersama:

a.      Menilai laporan pertanggungjawaban seluruh pengurus.

b.     Mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Garis-Garis Besar Program Kerja SDI, Pedoman-Pedoman Pokok dan Kebijaksanaan lembaga.

c.      Memilih dan menetapkan Pengurus inti.

d.     Memilih alternatif tempat penyelenggaraan Musyawarah Bersama berikutnya.

3.      Tata Tertib Musyawarah Bersama:

a.      Peserta Musyawarah Bersama terdiri dari Dewan Pembina dan seluruh jajaran Dewan Pengurus.

b.     Peserta peninjau terdiri dari Dewan Pengawas dan Dewan Pakar.

c.      Dalam keadaan mendesak atau jika dipandang perlu dapat diadakan Musyawarah Luar Biasa.

 

Pasal 6
Musyawarah Luar Biasa

1.      Musyawarah Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan  Musyawarah Bersama.

2.      Musyawarah Luar Biasa diadakan untuk menghadapi keadaan yang luar biasa dan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari Dewan Pengurus serta setelah mendengar pendapat  Dewan Pembina.

 

Pasal 7
Hak Suara dan Hak Bicara

Peserta Musyawarah Bersama dan Musyawarah Luar Biasa mempunyai hak suara dan hak bicara, sedangkan peninjau dan undangan lainnya tidak mempunyai hak suara.

 

Pasal 8
Kuorum dan Persyaratan

1.      Musyawarah Bersama dan Musyawarah Luar Biasa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) dari jumlah personalia Pengurus.

2.      Apabila ketentuan dalam ayat 1), ayat 2), ayat 3) dan ayat 4) pasal ini tidak dapat terpenuhi, maka penyelenggaraan Musyawarah bersama dan Musyawarah Luar Biasa ditangguhkan selama 2 (dua) jam, dan jika dalam tenggang waktu tersebut kuorum tidak terpenuhi, maka atas persetujuan seluruh peserta yang hadir, Musyawarah tersebut dinyatakan sah.

 

Pasal 9
Pengambilan Keputusan

1.      Setiap keputusan-keputusan diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

2.      Apabila musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

 

BAB IV
RAPAT-RAPAT

 

Pasal 10
Jenis-Jenis Rapat

Pengambilan keputusan lembaga SDI dilakukan dalam rapat-rapat yang terdiri dari:

1.      Rapat Pengurus Harian.

2.      Rapat Pleno.

3.      Rapat Koordinasi.

 

Pasal 11
Rapat Pengurus Harian dan Wewenang

1.      Rapat Pengurus Harian diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali dan dihadiri oleh:

a.      Ketua (Direktur Eksekutif) SDI.

b.     Sekretaris Eksekutif.

c.      Bendahara.

d.     Para Ketua Divisi.

2.      Rapat Pengurus Harian berwenang untuk:

a.      Menetapkan kebijaksanaan, langkah-langkah/ tindakan yang akan dijalankan serta cara untuk mencapainya.

b.     Membahas masalah-masalah aktual yang berkaitan dengan fungsi dan peran SDI.

c.      Mengadakan penilaian dan menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing divisi

d.     Menyiapkan konsep-konsep yang diperlukan dalam mendukung percepatan pencapaian Visi dan Misi SDI.

3.      Rapat Pengurus Harian dipimpin oleh Ketua (Direktur Eksekutif) dan didampingi oleh Sekretaris Eksekutif.

 

Pasal 12
Rapat Pleno dan Wewenang

1.      Rapat Pleno diadakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali dan dihadiri oleh:

a.      Dewan Pembina.

b.     Dewan Pakar.

c.      Dewan Pengawas.

d.     Dewan Pengurus.

2.      Rapat Pleno berwenang untuk:

a.      Mengambil keputusan dalam rangka menanggapi permasalahan yang sedang dihadapi.

b.     Mengadakan evaluasi kegiatan-kegiatan dan menetapkan tindak lanjut program lembaga.

c.      Menetapkan bentuk-bentuk kerjasama dengan lembaga/ instansi terkait dalam rangka pelaksanaan program.

d.     Menetapkan kebijaksanaan yang bersifat strategis untuk menjalankan misi lembaga.

3.      Rapat Pleno dipimpin oleh Direktur Eksekutif dan apabila berhalangan hadir dapat diwakilkan kepada pengurus yang ditunjuk secara tertulis Direktur Eksekutif dan didampingi oleh Sekretaris Eksekutif.

 

Pasal 13
Rapat Koordinasi dan Wewenang

1.      Rapat Koordinasi diadakan sesuai dengan kebutuhan dan dihadiri oleh:

a.      Ketua Divisi.

b.     Anggota Divisi.

2.      Rapat Koordinasi berwenang untuk:

a.      Merencanakan pelaksanaan kegiatan/ program kerja.

b.     Menetapkan strategi sasaran program kerja.

3.      Rapat Koordinasi dipimpin oleh Ketua Divisi.

 

BAB V
KEGIATAN

 

Pasal 14
Kegiatan

1.      Memberikan informasi tentang CSR (Corporate Social Responsibility) yang sesuai dengan kultur setempat kepada para pelaku bisnis melalui suatu program Seminar/ Talkshow yang dilakukan oleh SDI;

2.      Memberikan strategi penerapan CSR yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan stakeholders serta bagaimana memanajemen konflik yang baik dengan melakukan sejumlah pelatihan intensif kepada pihak yang membutuhkan;

3.      Berperan serta mengembangkan potensi masyarakat lokal melalui program-progam CSR yang dapat diawali dengan cara intensifikasi pelaksanaan proses Social Maping (SM) dan Public Consultation (PC) ;

4.      Memberikan solusi terhadap permasalahan CSR yang dihadapi para pelaku bisnis melalui pelayanan program konsultasi AMDAS (analisis masalah dampak sosial); dan

5.      Menciptakan program-program CSR yang mendukung terlaksananya pembangunan berkelanjutan.

6.      Mengadakan Musyawarah, Rapat-rapat Pengurus, dan Rapat-rapat lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas SDI di atas.

7.      Menyampaikan dan mendistribusikan hasil-hasil kegiatan di ayat 1 s/d 6 di atas sebagai masukan kepada para pengambil keputusan pada instansi Pemerintah, Legislatif, Badan-badan usaha (negara dan swasta), LSM, Media massa, dan anggota SDI sesuai kepentingan.

 

BAB VI
KEUANGAN

 

Pasal 15
Pengaturan Keuangan

1.      Sirkulasi uang masuk/ keluar harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Eksekutif dan Bendahara.

2.      Laporan Keuangan Tahunan Dewan Pengurus yang telah diaudit, disampaikan pada Rapat Pleno.

3.      Laporan keuangan akhir masa jabatan dipertanggungjawabkan dalam forum Musyawarah Bersama.

 

BAB VII
ATRIBUT LEMBAGA

Pasal 16
Atribut Lembaga

Atribut Lembaga terdiri dari lambang yang penggunaannya diatur melalui ketetapan lembaga.

 

BAB VIII
ATURAN TAMBAHAN

 

Pasal 17
Aturan Tambahan

1.      Seluruh Dewan Pembina, Dewan Pakar, Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus dianggap telah mengetahui isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SDI.

2.      Seluruh Dewan Pembina, Dewan Pakar, Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus harus mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga SDI.

 

BAB IX
PENUTUP

 

Pasal 18
Hal Lain dan Pemberlakuan

1.      Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SDI akan diatur dalam ketetapan-ketetapan lembaga.

2.      Aggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 
Surabaya, 14 Agustus 2008

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: